Ide-ide ekonomi global muncul ke permukaan pada awal dasawarsa 90-an. Ide tersebut mengintroduksi strategi ekonomi dalam skala luas untuk melemahkan sosialisme secara total dan menggantikannya dengan kapitalisme, termasuk ide globalisasi ekonomi pasar, dan perdagangan bebas sebagai ide-ide yang diklaim aktual dan paling relevan di era milenium.
Adi Sasono (2008: 7) mendefinisikan globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Segenap aspek perekonomian; pasokan dan permintaan bahan mentah, informasi dan tarnsportasi, tenaga kerja, keuangan, distribusi, serta kegiatan-kegiatan pemasaran menyatu atau terintegrasi dan terjalin dalam hubungan saling ketergantungan yang berskala dunia. Diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) pada tahun 2003, menjadi cikal bakal globalisasi ekonomi dalam lingkup regional yang mencakup negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Melalui AFTA inilah kemudian muncul gagasan mengenai Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Agenda ini akan mulai diterapkan tahun 2015 dan merupakan tahapan awal untuk merealisasikan yang menjadi visi dan komitmen bersama negara-negara ASEAN pada tahun 2020 yaitu “Satu Visi – Satu Identitas – Satu Komunitas”. (Baca selanjutnya)
Lalu Pertanyaan yang muncul, “Sudah siapkah Indonesia menghadapi MEA?”. Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, tampaknya Indonesia secara relatif tidak begitu siap dengan kondisi globalisasi ekonomi. Pernyataan bernada skeptis ini bukan tanpa alasan mengingat masih rendahnya mutu sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia.
Berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP) yang dirilis pada pertengahan tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sampai dengan saat ini berada pada peringkat 108 dari 287 negara dengan skor 0,684 di bawah rata-rata dunia 0,694. Hasil ini menunjukkan tidak adanya perubahan peringkat Indonesia jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Saat ini Indonesia masih tergolong dalam kelas menengah soal pembangunan manusia. Jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menduduki peringkat di bawah Singapura (9), Brunei Darussalam (30), Malaysia (62), dan Thailand (89). Menyusul di bawah Indonesia Filipina (118), Vietnam (121), Timor Leste (128), Kamboja (136) dan Laos (139) serta Myanmar (150). Selama ini pergerakan pembangunan manusia Indonesia terbilang lambat, hal ini dibuktikan dengan pergerakan peringkat Indonesia yang hanya naik 4 peringkat dari tahun 2008 – 2013. Berbeda jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang bisa merangsak naik sampai 14 peringkat.
Data tersebut salah satunya menyebutkan rata-rata lamanya sekolah penduduk Indonesia hanya 7,5 tahun. Artinya, sebagian besar penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun keatas hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (6 tahun).
Perlu diingat, tantangan era globalisasi dari sudut sumber daya manusia (Malthis dan Jacson, ed, 2001: 124-125) salah satunya berkaitan dengan ketersediaan kualitas tenaga kerja. Mengingat di era ekonomi global jumlah pekerjaan yang menuntut tenaga kerja dengan pengetahuan yang tinggi akan tumbuh lebih cepat dari pekerjaan lainnya.
Data BPS mengenai Penduduk Usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Februari 2014 (menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk) menyebutkan bahwa sebesar 55,31 juta orang yang bekerja hanya lulusan SD ke bawah. Sedangkan yang hanya lulusan SMP, SMA dan SMK berturut-turut sebesar 21,06 jutaorang, 18,91 juta orang dan 10,91 juta orang. Selebihnya, diploma I/II/III sebanyak 3,13 juta orang dan Universitas 8,85 juta orang.
Data di atas menjadi penting dan harusnya menjadi tolak ukur pemerintah didalam menjawab soal kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi MEA. Mengingat sampai dengan saat ini sumber daya manusia menjadi salah satu aspek ekonomi yang dilematis dan debatable di Indonesia.
Kendala-kendala semacam ini bisa menjadi penghambat Indonesia dalam mengarungi derasnya arus ekonomi global yang sebentar lagi akan datang, jika tidak segera dilakukan pembenahan. Persoalan tenaga kerja hanya sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam memasuki kancah pertarungan global. Bahkan, masih banyak lagi aspek-aspek ekonomi lainnya.
Kendati demikian, MEA masih dipandang sebagai peluang positif bagi berkembangnya perekonomian Indonesia. Untuk itu, kepada pemerintahan yang baru menjabat dibawah Komando Presiden Jokowi diharapkan lebih agresif dan segera mungkin mengambil langkah-langkah strategis dan konkrit untuk dijalankan terutama dalam meningkatkan komponen-komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia.
Diantaranya indeks pendidikan penduduk yang hari ini menjadi salah satu titik lemah.
Seperti yang diketahui dan harus kita ingat bahwa Presiden kita hari ini telah menjanjikan banyak hal saat kampanye yang harus direalisasikan secara menyeluruh di Indonesia selama kurun waktu satu periode masa jabatannya. Salah satunya pemberian Kartu Indonesia Pintar yang bisa menjadi akses penduduk miskin untuk dapat mengenyam pendidikan gratis 12 tahun mendekati angka harapan lama sekolah penduduk Indonesia yaitu 12,7 tahun.
Tulisan ini dipublish di media cetak tangselpos dan media online lensamuh.com
No comments:
Post a Comment